Monday, November 18, 2013

Buruh Minta Gaji Rp3,7 Juta, Ahok: Pecat Semua


VIVAnews - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Forum Buruh DKI Jakarta akan melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota, Jakarta, Selasa, 3 September 2013. Mereka menuntut kenaikan upah minimum 2014 sebesar Rp3,7 juta.Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjaha Purnama, mengatakan tuntutan buruh itu adalah permintaan yang tidak logis. Sebab, kata dia, pemerintah menetapkan upah minimum provinsi berdasarkan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL). Tidak seenaknya."Mereka kalau seperti itu dipecat semua (sama perusahaan). Siapa yang mau tanggung jawab. Perusahaan mana bisa bayar seperti itu," kata Ahok, sapaan Basuki di Balai Kota.Menurutnya, menaikkan UMP itu bukan suatu langkah tepat karena memberatkan banyak pihak. Sebagai solusinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan berbagai fasilitas di antaranya Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar dan transportasi massal yang murah."KJS, KJP sebetulanya untuk membantu buruh, di situ tujuannya. Kami juga siapkan transportasi murah yang 10 persen. Targetnya kan di situ. Kami juga berikan rumah murah untuk mereka tinggal. Tujuannya kan itu. Anda dapat gaji untuk apa. Untuk memnuhi itu semua kan. Nah kami bantu," ucap dia.Di sisi lain, Ahok menegaskan kepada para pengusaha untuk memberikan gaji sesuai KHL. Jika mereka tidak sanggup, mantan Bupati Belitung Timur ini mempersilakan para pengusaha meninggalkan Jakarta dan mencari kota lain yang biaya tenaga buruhnya lebih murah."Saya juga sudah tegaskan berkali-kali, kalau Anda menggaji warga DKI di bawah KHL, kami tidak setuju. Saya tegaskan kalau perusahaan Anda tidak mampu membayar orang sesuai KHL sebagai gaji minimal atau awal, artinya perusahaan Anda tidak boleh ada di Jakarta," ujarnya.

sumber :  http://metro.news.viva.co.id/news/read/441081-buruh-minta-gaji-rp3-7-juta--ahok--pecat-semua

Opini : menurut saya Dengan Gaji 2.2 juta saja sudah banyak melakukan Penangguhan dan diputus harus bayar KHL., Dengan membayar KHL saja sudah banyak Perusahaan Tutup, mengurangi karyawan secara bertahap dari bulan kebulan. ,Kalau Upah 2014 harus naik, maka diperkirakan akan terjadi PHK besar-besaran, Relokasi Pabrik di Indonesia atau Keluar dari Indonesia. akibatnya pengangguran besar besaran akan terjadi dan gejolak sosial tidak terkendali .
jadi memang harus ada kenaikan gaji  tetapi kalau 3.7 juta itu tidak logis yang terpenting pemerintah harus mengimbangi UMP dengan harga kebutuhan pokok
>> read more..

Monday, October 28, 2013

Jokowi: 2014 Jakarta Bebas Topeng Monyet


Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ternyata peduli tentang nasib monyet yang dijadikan sebagai topeng monyet. Jokowi menegaskan, di tahun 2014 mendatang, Jakarta bebas dari Topeng Monyet.Jokowi mengatakan, monyet tidak boleh dijadikan sebagai 'pekerja', apalagi dipaksa untuk melakukan atraksi dibawah perintah si pawang.
"Itu sudah menjadi isu internasional. Kasian monyetnya," ujar Jokowi saat ditemui di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2013).Pemprov DKI saat ini tengah mendata jumlah pelaku atraksi topeng monyet di Jakarta. Nantinya seluruh monyet-monyet tersebut dibeli dan akan dilepaskan di Taman Margasatwa Ragunan (TMR)."Benar. Topeng monyet dibeli semua. Dilepas di Ragunan sana. 1 hektar untuk tampung bintang liar. Sudah cek harganya berapa dan jumlahnya," jelas Jokowi.Sementara itu, untuk pawang monyetnya, Pemprov DKI telah menyiapkan pembinaan khusus."Sudah disiapkan pembinaan untuk pawangnya," tuturnya.

sumber : http://news.detik.com/read/2013/10/18/202221/2389770/10/

Opini : Sebetulnya Gubernur Joko Widodo tdk perlu fokus pada masalah topeng monyet. Ini masalah kecil dan jumlahnya pun sedikit,belum urgent untuk ditangani. Bagi Jakarta yg urgent saat ini harusnya yg disosialisasikan adalah Jakarta bebas dari masalah gelandangan dan banjir . tetapi saya juga memuji sikap jokowi yang memikirkan hak hewan untuk tidak dijadikan alat untuk mencari uang dan memberi pelatihan kepada pawangnya agar mempunyai keahlian .
>> read more..

Monday, October 14, 2013

Lahan Pertanian Tergerus Pembangunan Infrastruktur



JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan infrastruktur penting dilakukan untuk menunjang perekonomian. Sayangnya, dampak langsung (direct effect) dari pembangunan seperti hilangnya sawah produktif sebagai lumbung pangan tak dapat dihindarkan.Koordinator Pokja Beras Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS), Said Abdullah menyebutkan setidaknya ada 30 hektar sawah di Karawang, Jawa Barat yang hilang ditelan proyek pelabuhan Cilamaya dan pembangunan jalan tol lintas Jawa, dari Jakarta yang melewati Cikampek. "Pelabuhan dan jalan trans Jawa dari Jakarta-Cikampek menghabiskan 30 hektar sawah," ungkap Said, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (14/10/2013).Menurutnya, hilangnya 30 hektar sawah di Karawang, mengurangi produktivitas petani. Katanya lagi, potensi lahan tersebut sebetulnya tak hanya untuk padi, namun juga tanaman pangan lainnya. "Infrastruktur pelabuhan dan jalan menyebabkan kurangnya produktivitas petani," kata Said.Ia mengatakan, saat ini produksi pangan masyarakat sebagai salah satu hak atas pangan belum terpenuhi. Masyarakat produsen pangan tak hanya kesulitan secara finansial, dan penyediaan benih unggul serta pupuk. Mereka bahkan memiliki keterbatasan untuk mengembangkan areal tanam. "Lahan perluasan areal tanam enggak ada, justru ada konversi besar-besaran," ujarnya.

sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/10/14/2041530/Lahan.Pertanian.Tergerus.Pembangunan.Infrastruktur

Opini : Menurut saya , pemerintah kalu ingin membangun infrastruktur harus memerhatikan lingkungan . Mungkin sebelum memutuskan untuk membangun suatu infrastruktur bisa dirundingkan dahulu pada masyarakat setempat untuk mencari win-win solution agar tercapai pembangunan yang berkelanjutan .
>> read more..

Monday, October 7, 2013

Tugas Softskill


Kasus Suap & Narkoba Ketua MK Tampar Wajah Indonesia 
Sabtu, 05 Oktober 2013 07:52 wib
Mustholih - Okezone
JAKARTA - Advokat dari Indonesian Human Rights Committee For Social Justice, Ridwan Darmawan, menyatakan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, telah menampar wajah bangsa Indonesia. Menurut Ridwan, Akil telah melakukan dua kejahatan luar biasa apabila benar menerima suap dan menggunakan narkotika serta obat terlarang."Peristiwa Akil menurut saya malapetaka besar bagi negeri ini, melakukan dua kejahatan luar biasa sekaligus, korupsi dan narkoba. Ke duanya masuk dalam kategori extraordinary crime. Ini tamparan keras bagi seluruh komponen bangsa, bukan hanya di MK," kata Ridwan saat dihubungi Okezone, Sabtu (5/10/2013).Demi memperbaiki wajah bangsa yang sudah cemong karena ulah penjaga terakhir hukum Indonesia ini, Ridwan menambahkan perlu ada evaluasi menyeluruh dalam merekrut Hakim Konstitusi. Menurut Ridwan, rekam jejak calon Hakim Konstitusi harus betul-betul diteropong dari banyak aspek. "Rekam jejaknya baik dari segi keilmuan, segi kesehatan dan track record pengunaan narkoba, terutama juga soal asal pejabat negara tersebut harus dievaluasi. Kalau untuk calon anggota KPU saja disertakan syarat harus bukan lagi anggota partai politik selama lima tahun, tentu saja hakim MK harus lebih dari itu," ujar Ridwan.Seperti diketahui, Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan, Rabu kemarin. Ia ditangkap setelah diduga menerima sejumlah mata uang Dollar Singapura dan Dollar Amerika bernilai Rp 3 miliar dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Chairun Nisa, dan pengusaha Cornellis Nallau, di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Uang itu diterima Akil terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Gunung Mas, Kalimantan Tengah.Setelah menangkap Akil Muchtar, Chairun Nisa, dan CN, penyidik KPK bergerak ke hotel Redtop, Jakarta Pusat, dan menangkap Hamid Bintih, Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan stafnya, Dhani. Akil ternyata diduga turut terlibat pengurusan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten dan menerima uang Rp1 miliar dari adik Gubernur Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaery Wardhana.Dalam mengungkap kasus ini, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat termasuk kantor Akil Mochtar. Di kantor Akil, KPK menemukan beberapa pil ekstasi, tiga lintingan ganja, dan obat kuat. Temuan narkoba ini sangat mengejutkan banyak pihak terutama para hakim konstitusi sendiri.Menurut Ridwan, dugaan Akil Mochtar turut menggunakan narkoba harus diusut. Aparat kepolisian, kata Ridwan, tidak boleh memberi toleransi dengan mengabaikan temuan penting KPK tersebut. "Tidak boleh ada toleransi. Dan bisa juga dijajaki penggunaan pasal penghinaan terhadap pengadilan atau contemp of court," tegas Ridwan. (ydh)

sumber : http://news.okezone.com/read/2013/10/05/339/876914/kasus-suap-narkoba-ketua-mk-tampar-wajah-indonesia

Opini : Menurut saya , kasus ini sangat mencoreng lembaga konstitusi dan juga Indonesia , bagaimana tidak ketua mk yang harusnya bersifat adil dan bijaksana baru saja melakukan 2 kejahatan besar ,yaitu korupsi dan narkoba . Korupsi dan Suap memang penyakit yang membuat bangsa ini kian terpuruk . disaat seperti ini sangat sulit untuk menumbuhkan rasa kepercayaan rakyat kembali . karena rakyat bingung mengharapkan keadilan kemana lagi setelah MK semabahai lembaga keadilan pum tercoreng kasus memalukan ini . bahkan muncul celotehan kalau ingin jadi pejabat harus bayar mahal dulu .Semoga Pemimpin nantinya adalah betul betul bekerja ikhlas ,amanah, dan untuk kemakmuran rakyatnya .
>> read more..

Sunday, September 29, 2013

Tugas Softskill


                       Juragan 20 Kontrakan, Penolak Penggusuran di Waduk Pluit

JAKARTA, KOMPAS.com — Masih ada tiga orang warga yang menolak penggusuran di Blok G RT 19 RW 17, sisi barat Waduk Pluit, karena belum setuju dengan ganti rugi yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah seorang yang menolak adalah juragan kontrakan.

"Iya, salah satunya yang masih menolak adalah pemilik 20 kontrakan," ujar Heryanto, koordinator normalisasi Waduk Pluit, kepada Kompas.com, Rabu (28/8/2013).

Heryanto mengatakan, warga yang menolak karena merasa ganti rugi yang 
mereka dapatkan berupa satu unit rusun di Marunda tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan dari uang sewa kontrakan selama puluhan tahun. 

"Jelas jauh berbeda, tapi yang lalu sudahlah lalu, toh nyatanya itu kan tanah pemerintah, memiliki PBB, belum berarti dia memiliki hak sepenuhnya, listrik dan PAM dialiri ke rumah mereka juga kan karena unsur kasihan," imbuhnya.

Pada Selasa (27/8/2013) kemarin, warga Blok G RT 19 RW 17, Penjaringan, Jakarta Utara, melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP ke Mapolda Metro Jaya. Mereka tidak terima diperlakukan kasar oleh Satpol PP saat pembongkaran sisi kumuh Waduk Pluit.

Mereka membawa barang bukti berupa foto dan video saat kejadian berlangsung, dan saat warga 

bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta tiga bulan lalu. Rencananya, warga yang terluka juga akan melakukan visum setelah selesai membuat laporan.

Satpol PP, polisi, dan TNI melakukan penggusuran pada Kamis (22/8/2013) lalu dengan mengerahkan 1.100 personel. Sempat terjadi bentrok antara petugas dan warga yang menolak bangunan mereka dibongkar. Menurut warga, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah berjanji saat pertemuan di Komnas HAM bahwa dia tidak akan melakukan penggusuran secara paksa dan akan menyiapkan permukiman bagi warga yang terkena relokasi.

Jokowi juga menyepakati adanya pemetaan ulang yang dilakukan antara Pemprov DKI dan Komnas HAM dengan melibatkan warga, khususnya terkait lokasi tempat tinggal saat ini. Jokowi juga sepakat untuk menggunakan data-data yang ada di Komnas HAM sebagai dasar untuk melakukan penanganan terkait proses relokasi selanjutnya jika memang terjadi pemindahan warga.

Jokowi dan Komnas HAM bersepakat tidak menoleransi kepentingan calo, mafia tanah, dan pengusaha dalam proses pengembangan kawasan Waduk Pluit dan hanya memfokuskan pada kepentingan warga.


sumber:http://megapolitan.kompas.com/read/2013/08/28/1533565/Juragan.20.Kontrakan.Penolak.Penggusuran.di.Waduk.Pluit

Opini saya : disini yang patut dipertanyakan adalah kenapa ada orang yang bisa membangun 20 kontrakan ditanah pemerintah dan sudah berjalan selama puluhan tahun . mungkin jika gubernur/pemvrov DKI terdahulu bisa tegas seperti sekarang , tidak ada orang yg mengeruk keuntungan dari tanah pemerintah selama puluhan tahun . dan menurut saya ini lebih tepatnya dinamakan relokasi penggusuran karena mereka sudah disediakan tempat tinggal baru . dan untuk kedepannya saya   setuju dgn Jokowi dan komnas HAM agar memberantas para calo dan mafia tanah agar tercipta Jakarta baru yang inovatif dan kreatif .

Nama :Abdan Syahkuro R
NPM : 10113009
    >> read more..