Jokowi: 2014 Jakarta Bebas Topeng Monyet

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ternyata peduli tentang nasib monyet yang dijadikan sebagai topeng monyet. Jokowi menegaskan, di tahun 2014 mendatang, Jakarta bebas dari Topeng Monyet.Jokowi mengatakan, monyet tidak boleh dijadikan sebagai 'pekerja', apalagi dipaksa untuk melakukan atraksi dibawah perintah si pawang.
"Itu sudah menjadi isu internasional. Kasian monyetnya," ujar Jokowi saat ditemui di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2013).Pemprov DKI saat ini tengah mendata jumlah pelaku atraksi topeng monyet di Jakarta. Nantinya seluruh monyet-monyet tersebut dibeli dan akan dilepaskan di Taman Margasatwa Ragunan (TMR)."Benar. Topeng monyet dibeli semua. Dilepas di Ragunan sana. 1 hektar untuk tampung bintang liar. Sudah cek harganya berapa dan jumlahnya," jelas Jokowi.Sementara itu, untuk pawang monyetnya, Pemprov DKI telah menyiapkan pembinaan khusus."Sudah disiapkan pembinaan untuk pawangnya," tuturnya.

sumber : http://news.detik.com/read/2013/10/18/202221/2389770/10/

Opini : Sebetulnya Gubernur Joko Widodo tdk perlu fokus pada masalah topeng monyet. Ini masalah kecil dan jumlahnya pun sedikit,belum urgent untuk ditangani. Bagi Jakarta yg urgent saat ini harusnya yg disosialisasikan adalah Jakarta bebas dari masalah gelandangan dan banjir . tetapi saya juga memuji sikap jokowi yang memikirkan hak hewan untuk tidak dijadikan alat untuk mencari uang dan memberi pelatihan kepada pawangnya agar mempunyai keahlian .

>> read more..

Lahan Pertanian Tergerus Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan infrastruktur penting dilakukan untuk menunjang perekonomian. Sayangnya, dampak langsung (direct effect) dari pembangunan seperti hilangnya sawah produktif sebagai lumbung pangan tak dapat dihindarkan.Koordinator Pokja Beras Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS), Said Abdullah menyebutkan setidaknya ada 30 hektar sawah di Karawang, Jawa Barat yang hilang ditelan proyek pelabuhan Cilamaya dan pembangunan jalan tol lintas Jawa, dari Jakarta yang melewati Cikampek. "Pelabuhan dan jalan trans Jawa dari Jakarta-Cikampek menghabiskan 30 hektar sawah," ungkap Said, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (14/10/2013).Menurutnya, hilangnya 30 hektar sawah di Karawang, mengurangi produktivitas petani. Katanya lagi, potensi lahan tersebut sebetulnya tak hanya untuk padi, namun juga tanaman pangan lainnya. "Infrastruktur pelabuhan dan jalan menyebabkan kurangnya produktivitas petani," kata Said.Ia mengatakan, saat ini produksi pangan masyarakat sebagai salah satu hak atas pangan belum terpenuhi. Masyarakat produsen pangan tak hanya kesulitan secara finansial, dan penyediaan benih unggul serta pupuk. Mereka bahkan memiliki keterbatasan untuk mengembangkan areal tanam. "Lahan perluasan areal tanam enggak ada, justru ada konversi besar-besaran," ujarnya.

sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/10/14/2041530/Lahan.Pertanian.Tergerus.Pembangunan.Infrastruktur

Opini : Menurut saya , pemerintah kalu ingin membangun infrastruktur harus memerhatikan lingkungan . Mungkin sebelum memutuskan untuk membangun suatu infrastruktur bisa dirundingkan dahulu pada masyarakat setempat untuk mencari win-win solution agar tercapai pembangunan yang berkelanjutan .

>> read more..

Tugas Softskill

Kasus Suap & Narkoba Ketua MK Tampar Wajah Indonesia 
Sabtu, 05 Oktober 2013 07:52 wib
Mustholih - Okezone
JAKARTA - Advokat dari Indonesian Human Rights Committee For Social Justice, Ridwan Darmawan, menyatakan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, telah menampar wajah bangsa Indonesia. Menurut Ridwan, Akil telah melakukan dua kejahatan luar biasa apabila benar menerima suap dan menggunakan narkotika serta obat terlarang."Peristiwa Akil menurut saya malapetaka besar bagi negeri ini, melakukan dua kejahatan luar biasa sekaligus, korupsi dan narkoba. Ke duanya masuk dalam kategori extraordinary crime. Ini tamparan keras bagi seluruh komponen bangsa, bukan hanya di MK," kata Ridwan saat dihubungi Okezone, Sabtu (5/10/2013).Demi memperbaiki wajah bangsa yang sudah cemong karena ulah penjaga terakhir hukum Indonesia ini, Ridwan menambahkan perlu ada evaluasi menyeluruh dalam merekrut Hakim Konstitusi. Menurut Ridwan, rekam jejak calon Hakim Konstitusi harus betul-betul diteropong dari banyak aspek. "Rekam jejaknya baik dari segi keilmuan, segi kesehatan dan track record pengunaan narkoba, terutama juga soal asal pejabat negara tersebut harus dievaluasi. Kalau untuk calon anggota KPU saja disertakan syarat harus bukan lagi anggota partai politik selama lima tahun, tentu saja hakim MK harus lebih dari itu," ujar Ridwan.Seperti diketahui, Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan, Rabu kemarin. Ia ditangkap setelah diduga menerima sejumlah mata uang Dollar Singapura dan Dollar Amerika bernilai Rp 3 miliar dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Chairun Nisa, dan pengusaha Cornellis Nallau, di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Uang itu diterima Akil terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Gunung Mas, Kalimantan Tengah.Setelah menangkap Akil Muchtar, Chairun Nisa, dan CN, penyidik KPK bergerak ke hotel Redtop, Jakarta Pusat, dan menangkap Hamid Bintih, Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan stafnya, Dhani. Akil ternyata diduga turut terlibat pengurusan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten dan menerima uang Rp1 miliar dari adik Gubernur Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaery Wardhana.Dalam mengungkap kasus ini, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat termasuk kantor Akil Mochtar. Di kantor Akil, KPK menemukan beberapa pil ekstasi, tiga lintingan ganja, dan obat kuat. Temuan narkoba ini sangat mengejutkan banyak pihak terutama para hakim konstitusi sendiri.Menurut Ridwan, dugaan Akil Mochtar turut menggunakan narkoba harus diusut. Aparat kepolisian, kata Ridwan, tidak boleh memberi toleransi dengan mengabaikan temuan penting KPK tersebut. "Tidak boleh ada toleransi. Dan bisa juga dijajaki penggunaan pasal penghinaan terhadap pengadilan atau contemp of court," tegas Ridwan. (ydh)

sumber : http://news.okezone.com/read/2013/10/05/339/876914/kasus-suap-narkoba-ketua-mk-tampar-wajah-indonesia

Opini : Menurut saya , kasus ini sangat mencoreng lembaga konstitusi dan juga Indonesia , bagaimana tidak ketua mk yang harusnya bersifat adil dan bijaksana baru saja melakukan 2 kejahatan besar ,yaitu korupsi dan narkoba . Korupsi dan Suap memang penyakit yang membuat bangsa ini kian terpuruk . disaat seperti ini sangat sulit untuk menumbuhkan rasa kepercayaan rakyat kembali . karena rakyat bingung mengharapkan keadilan kemana lagi setelah MK semabahai lembaga keadilan pum tercoreng kasus memalukan ini . bahkan muncul celotehan kalau ingin jadi pejabat harus bayar mahal dulu .Semoga Pemimpin nantinya adalah betul betul bekerja ikhlas ,amanah, dan untuk kemakmuran rakyatnya .

>> read more..